Jakarta - Kolaborasiindonesia.id- Pemadaman listrik yang terjadi di berbagai wilayah Kalimantan telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Aktivitas ekonomi terganggu, pelayanan publik terhambat, dunia usaha mengalami kerugian, dan kehidupan masyarakat menjadi tidak nyaman. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola kelistrikan nasional yang tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa.

Aliansi Pemuda Kalimantan dan Sumatra memandang bahwa pemadaman listrik yang berulang merupakan bentuk kegagalan tata kelola PT PLN (Persero) dalam menjamin pelayanan publik yang berkualitas. Sebagai badan usaha yang mengelola sektor strategis, PLN memiliki tanggung jawab untuk memastikan pasokan listrik yang andal, transparan, dan profesional.

Selain persoalan pemadaman, munculnya dugaan permasalahan dalam tata kelola pengadaan batu bara juga harus menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, diperlukan audit dan investigasi secara menyeluruh, independen, serta transparan agar seluruh fakta dapat diungkap kepada publik dan setiap pihak yang terbukti melanggar hukum dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas dasar tersebut, Aliansi Pemuda Kalimantan dan Sumatra menyatakan sikap sebagai berikut:

Mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera mencopot Direktur Utama PT PLN (Persero) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas buruknya tata kelola kelistrikan yang berujung pada pemadaman listrik di wilayah Kalimantan.

Mendesak PT PLN (Persero) untuk bertanggung jawab penuh atas pemadaman listrik bergilir dengan segera memulihkan sistem kelistrikan, menyampaikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat, serta menjamin kejadian serupa tidak terulang kembali.

Mendesak Aparat Penegak Hukum, termasuk Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lembaga pengawas terkait untuk melakukan audit, pemeriksaan, serta investigasi secara menyeluruh terhadap tata kelola pengadaan batu bara di PT PLN (Persero).

Mendesak Aparat Penegak Hukum untuk mengusut secara tuntas dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan batu bara di PT PLN (Persero) serta menindak tegas seluruh pihak yang terbukti terlibat tanpa pandang bulu.

Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola energi nasional, khususnya sistem pengadaan bahan bakar pembangkit listrik, guna menjamin ketahanan energi nasional, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mencegah terulangnya krisis kelistrikan.

Aliansi Pemuda Kalimantan dan Sumatra mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses perbaikan tata kelola kelistrikan nasional. Listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus penggerak utama pembangunan.

Karena itu, setiap bentuk kelalaian, penyalahgunaan wewenang, maupun dugaan praktik korupsi yang berdampak pada pelayanan publik harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Demikian siaran pers ini disampaikan sebagai bentuk komitmen Aliansi Pemuda Kalimantan dan Sumatra dalam mengawal kepentingan masyarakat serta mendorong terwujudnya tata kelola energi nasional yang bersih, transparan, profesional, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Jakarta, 7 Agustus 2026

ALIANSI PEMUDA KALIMANTAN DAN SUMATRA